12 Tahun, Usia Tanggungjawab Pidana Anak: Dari Gagasan ke Putusan MK

Kasus Hukum

Addthis

Satu hari pada bulan Agustus 2009, di Cisarua, Bogor, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggelar hajat diskusi tematis.  Focus Group Mapping bertajuk “Dekriminalisasi Anak”  itu belum berakhir tuntas,  namun  saya yang mengisi acara  itu bersama mantan Hakim Agung Bismar Siregar itu, dijejali dialogi ketat  dan terbuka  dengan Hadi Supeno,  saat itu Ketua KPAI, komisi negara yang dibentuk berdasarkan UU No 23/2002. Kriminalisasi anak dalam proses peradilan maupun hukum positif yang berlaku, dikiritik habis-habisan.  Penghapusan penjara anak pun menggema pada diskusi itu. Caranya? Ganti UU Pengadilan Anak, atau uji materil  UU Pengadilan Anak  yang telah kriminalisasi anak ke Mahkamah Konstitusi. Saya sendiri mengusung dan setuju penghapusan pidana penjara anak, tema besarnya "Penjara Bukan Tempat Anak".

Isu yang paling kentara mengenai batas usia tanggungjawab pidana anak, apakah layak anak-anak usia 8 tahun diajukan ke proses hukum, disidik, diadili ke meja hijau? Seperti dulu pernah heboh melanda Raju, 8 tahun, anak asal Securai, kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Isu lain? Mempertanyakan masihkah cocok  pidana penjara dijatuhkan kepada anak-anak muda belia?

Saat itu,  pendapat menaikkan batas usita tanggungjawab pidana anak terdengar utuh dan bulat. Setuju mendorong KPAI mengadvokasi the age of criminal responsibility itu menjadi lebih tinggi dari 8 tahun. Ada yang mengusul 12 tahun, atau 15 tahun bahkan 18 tahun.  Dengan berbagai argumentasi yang diajukannya. Namun soal penghapusan pemenjaraan anak, peserta FGM terbelah antara yang setuju dengan yang tidak penghapusan penjara anak, atau tepatnya pidana penjara anak.

Pada banyak kesempatan, saya mengatakan pada pak Hadi Supeno, “Kalau datang ombak, pantai harus berubah, ombak itu adalah Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional anak”. Kata-kata saya itu selalu disitir  Hadi Supeno tatkala menjelaskan siapa saja yang bertanya padanya, mengapa perlu menguji UU Pengadilan Anak untuk mengubah nasib anak-anak dipenjara.

Kesimpulan dan butir pendapat FGM  yang digagas Susilahati, salah satu komisioner KPAI saat itu, dihimpun dan akan dibedah lebih dalam lagi di markas KPAI, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.   Beberapa kali diskusi intensif digelar dan dipimpin langsung pak Hadi Supeno.   Beliau pun rajin berdiskusi dengan saya dan mempelajari hukum pidana anak, atau yang dalam UU Perlindungan Anak disebut anak berkonflik dengan hukum. Pak mHadi menyusunnya ke dalam satu buku berjudul “Kriminalisasi Anak” yang diterbitkan Kompas Gramedia (2010).

Singat cerita, akhirnya  rapat pleno KPAI menyetujui agenda permohonan uji materil Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Saya ditunjuk sebagai penyusun draf permohonan dan sekaligus memperoleh surat kuasa dari KPAI mengajukan judicial review ke MK.

Tidak tanggung-tanggung, 5 (lima) norma dari 5 (lima) pasal UU Pengadilan Anak diajukan pengujian ke MK. Saya pun kerap membongkar pasang argumentasi dan dalil serta bukti-bukti menyusun posita dan petitum permohonan ke MK. Entah berapa kali saya bolak balik dari  kantor saya di Gedung Danagraha, Jalan Gondangdia Kecil 12, Jakarta Pusat ke markas KPAI di Teuku Umar 10-12, Menteng,  yang memang tidak terlalu jauh, cuma 5 menit perjalanan.

Saya pun mengontak Ahmad Sofian, Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) yang bermarkas di Medan.  Dengan sedikit klarifikasi dan penjelasan, Sofyan yang bernah saya bina saat bergabung dengan Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI) Medan itupun langsung setuju ambil bagian dalam permohonan.  Lembaga perlindungan anak yang membuka kantor di Medan dan Banda Aceh itupun  memberikan kuasa.  Absahlah PKPA sebagai pemohon bersama-sama dengan KPAI.

(Mengajak PKPA) itu  memang cara saya untuk melengkapi, menyeimbangkan keadaan serta menyiapkan contingency plan kalau-kalau  KPAI ditekan agar menarik permohonan. Tapi kekuatiran saya tak terbukti,  ternyata pak Hadi Supeno  --yang sudah  purna bakti KPAI dan sekarang menjabat Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah itu -- kukuh mempertahankan tekat dekriminalisasi anak. Kini dia menjadi salah satu sahabat yang saya hormati dan kagumi.

Permohonan 82 halaman itu bukan dibuat asal-asalan dan sambil jalan.   Berbagai riset hukum dan pengumpulan fakta-fakta dibantu lawyer kantor saya yang bergabung di Law Office Joni & Tanamas, dan juga staf kelompok kerja (pokja) KPAI.

Beberapa kali draf yang saya siapkan, kami diskusikan kembali bersama pak Hadi Supeno dan Ahmad Sopyan.  Selain itu,  Susilahati, dan Ferry Johannes, keduanya komisioner KPAI periode yang sama, turut pula berkontribusi substansi dan membakar semangat. Advokasi ini direspon baik dan didukung pula dr Ernanti, mantan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan  (KPP) dan dr Rahmat Sentika, dokter anak yang mantan Deputi Perlindungan Anak di KPP. Saya dan kedua dokter itu  menjadi tiga serangkai  Tim Ahli KPAI saat itu.

Entah berapa banyak draf yang dikoreksi dan diperbaiki, demikian pula  daftar bukti disiapkan, dan akhirnya permohonan   itu siap diajukan ke MK, setebal 82 halaman.    Walaupun tidak lebih tebal dari 136 halaman permohonan uji materil UU Penyiaran Pasal  46 ayat (3) huruf c, berkenaan iklan rokok, yang saya ajukan ke MK selaku kuasa Komnas  Perlindungan Anak.

Tanggal 6 Januari 2010, kami mendatangi MK guna mendaftarkan permohonan uji materil 5 pasal, yaitu Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) huruf a, dan Pasal 31 ayat (1) UU Pengadilan Anak ke MK. Usai menyerahkan belasan berkas permohonan, daftar bukti, daftar saksi dan ahli, berikut CD  soft copy-nya, kami pun menerima  Tanda Bukti Permohonan yang  dicatat  dengan  register perkara Nomor  1/PUU-VIII/2010.

Perkara pun digelar memakan waktu lebih satu tahun.  Tiap sidang saya dan hadi Supeno menyambangi MK  yang menggelar sidang mendengar pendapat dan tanggapan Mentyeri Hukum dan HAM, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli, maka tibalah MK pada putusan.  Hasilnya?  MK mengabulkan sebagian permohonan KPAI dan PKPA.

Dalam  putusannya  MK menyatakan batas usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Batas umur 8 tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke persidangan dan belum mencapai umur 8 tahun untuk dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, secara faktual relatif rendah. Penjelasan UU Pengadilan Anak menentukan batas umur 8 tahun secara sosiologis, psikologis, pedagogis anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Mahkamah berpendapat fakta hukum menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam proses penyidikan, penahanan, dan persidangan, sehingga menciderai hak konstitusional anak yang dijamin dalam UUD 1945.

Mahkamah berpendapat, keberadaan UU Pengadilan Anak ini seharusnya ditujukan untuk memberikan perlindungan terbaik pada anak untuk dapat menjamin hak hidup (rights to life), hak kelangsungan hidup (rights to survival), dan hak tumbuh kembang anak (rights to develop). Keberadaan UU Pengadilan Anak secara khusus ditujukan bagi kepentingan terbaik bagi anak adalah bentuk dari affirmative action bagi Anak.

Inilah  cuplikan pertimbangan MK atas permohonan judicial review UU Pengadilan Anak. [3.20] Menimbang bahwa isu hukum yang harus diberi penilaian oleh Mahkamah

adalah:

  1. Apakah batas usia anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun merupakan batas usia yang terlalu rendah sehingga dapat melanggar hak-hak konstitusional anak dan bertentangan dengan UUD 1945?
  2. Apakah penerapan hukum melalui peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat merupakan ketentuan yang bertentangan dengan asas legalitas hukum pidana dan bertentangan dengan UUD 1945? 145
  3. Apakah klausul Anak Nakal dapat dipidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan

Anak merupakan tindakan yang melanggar hak konstitusional anak yang bertentangan dengan UUD 1945?


[3.21] Menimbang bahwa pada dasarnya sistem peradilan anak (juvenile justice system) merupakan sistem peradilan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kesesuaian antara kepentingan anak dan ketertiban umum secara adil dan seimbang. Sistem peradilan anak ini diarahkan kepada penerapan keadilan

khusus kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan lebih memperhatikan perlindungan sosial, mental, dan moral anak dibandingkan konsep pemidanaan (sentencing) semata-mata;

[3.22] Menimbang bahwa pendekatan pidana (penalty approach) yang ditujukan sistem peradilan anak adalah lebih pada proses rehabilitasi moral dan mental anak dibandingkan pada penerapan sanksi an sich;


[3.23] Menimbang bahwa keseimbangan dari sistem peradilan anak memiliki tiga filosofi yang secara bersama-sama harus diterapkan yakni perlindungan masyarakat (community protection), kompetensi pembangunan (development competency) dan

akuntabilitas (accountability). Filosofi keseimbangan ini secara cermat juga harus diterapkan di samping memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child);

[3.24] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat keberadaan UU Pengadilan Anak ini seharusnya ditujukan untuk memberikan perlindungan terbaik pada anak untuk dapat menjamin hak hidup (rights to life), hak kelangsungan hidup (rights to survival), dan hak tumbuh kembang anak (rights to develop). Keberadaan UU Pengadilan Anak sebagai Undang-Undang yang secara khusus ditujukan bagi kepentingan terbaik bagi anak adalah bentuk dari affirmative action bagi Anak;

[3.25] Menimbang bahwa setelah mencermati keseluruhan ketentuan perundangundangan tentang Pengadilan Anak, Mahkamah memandang terdapat substansi atau materi Undang-Undang a quo yang perlu diperbaiki, seperti Pasal 23 ayat (2) 146huruf a UU yang menyatakan, “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepadaAnak Nakal ialah: a. Pidana penjara; b. Pidana kurungan; c. Pidana denda; atau d.Pidana pengawasan”. Sistematika rumusan tersebut seharusnya mendahulukan pidana pengawasan dan yang terakhir barulah pidana penjara dengan rasio hokum sebagaimana terurai dalam paragraf [3.22] dan [3.23] di atas;


[3.26] Menimbang bahwa dari enam pasal yang dimohonkan untuk diuji, para Pemohon meminta tiga pasal dalam UU Pengadilan Anak untuk diputus bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya harus dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketiga pasal tersebut adalah Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 23 ayat (2) huruf a, Pasal 31 ayat (1) UU Pengadilan Anak;


[3.27] Menimbang bahwa selain ketiga pasal yang dimohonkan untuk dicabut dan dinyatakan inkonstitusional, para Pemohon juga meminta Mahkamah untuk memberikan putusan inkonstitusional bersyarat. Putusan inkonstitusional bersyarat memberikan arti bahwa sebuah pasal dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), kecuali dimaknai dengan pemahaman tertentu. Dalam hal ini, tiga pasal yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional bersyarat adalah Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 22 UU Pengadilan Anak;


[3.28] Menimbang bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah mencabut frasa, “...maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan,” dalam Pasal 1 angka 2 huruf b UU Pengadilan Anak. Para Pemohon mendalilkan bahwa keberadaan frasa tersebut telah memberikan beban pidana yang lebih berat dan sumir dalam mendefinisikan “Anak Nakal”. Hal ini disebabkan frasa a quo telah menimbulkan relativitas pemaknaan di masing-masing budaya dan lingkup masyarakat. Pemohon menyatakan bahwa keberadaan klausula dalam Pasal 1 angka 2 huruf b UU Pengadilan Anak bertentangan dengan asas legalitas hukum pidana dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak karena tidak adanya standar atau ukuran yang jelas mengenai apa definisi anak nakal menurut ukuran-ukuran sosial yang amat beragam dan selalu berkembang;


Bahwa Mahkamah telah mendengarkan ahli Pemerintah, yakni Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa keberadaan klausula dalam Pasal 1 angka 2 huruf b UU Pengadilan Anak tentang definisi Anak Nakal selain telah melakukan tindak pidana juga telah melakukan perbuatan terlarang menurut peraturan hukum lain yang berlaku di masyarakat, adalah merupakan norma hukum yang lazim dan sesuai corak masyarakat yang heterogen dan sistem hukum pidana di Indonesia. Hal tersebut memberikan bukti bahwa Undang-Undang a quo telah mengakomodasi heterogenitas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia;

Bahwa sepanjang pendapat hukum ahli Pemohon, Dr. Surastini, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 2 huruf b UU Pengadilan Anak adalah hukum tidak tertulis berupa hukum adat atau kebiasaan sehingga dapat ditafsirkan untuk memperluas kemungkinan seorang anak untuk dapat dijerat dengan sanksi pidana sehingga bertentangan dengan asas pidana, “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”. Menurut Mahkamah, pendapat hukum tersebut adalah tidak tepat menurut hukum karena ketentuan a quo telah merupakan norma hukum (pidana) yang ditujukan tidak hanya kepada anak an sich melainkan juga untuk semua pencari keadilan yang sesuai dengan asas legalitas [vide Pasal 1 ayat (1) KUHP];


Bahwa Mahkamah berpendapat norma hukum di Indonesia tidak dapat diklasifikasi hanya sebatas pada norma-norma hukum positif yang tertulis dalam Undang-Undang. Selain norma hukum yang telah ditetapkan dan ditulis oleh negara, berlaku pula norma hukum lain yang sejatinya telah mengakar dan berlaku secara kultural di tengah masyarakat Indonesia. Norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat inilah yang secara sosiologis dan historis lebih dahulu diakui oleh masyarakat Indonesia dengan ragam budaya yang dimilikinya;

Bahwa Mahkamah mengakui adanya norma hukum lain yang hidup dan mengikat di dalam masyarakat Indonesia, yakni norma hukum agama, norma hukum adat, dan norma hukum kesusilaan yang tidak kesemuanya dimuat dalam hukum positif di Indonesia;

Bahwa alasan hukum dalam pokok permohonan adalah timbulnya relativitas dan ukuran yang tidak jelas dengan berlakunya pasal a quo yang pada akhirnya

148 dapat dibuktikan melalui proses hukum di pengadilan. Penafsiran bahwa seorang anak dapat dikategorikan sebagai “Anak Nakal” bukan merupakan proses tanpa prosedur dan dapat dijustifikasi oleh setiap orang. Pemberian kategori “Anak Nakal” merupakan justifikasi yang dapat dilakukan melalui sebuah proses peradilan yang standarnya akan ditimbang dan dibuktikan di muka hukum, sehingga pendapat para Pemohon mengenai telah dilanggarnya asas legalitas dalam hukum pidana adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum;

[3.29] Menimbang bahwa sepanjang isu hukum tentang frasa, “...sekurangkurangnya 8 (delapan) tahun...”, pada Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak harus dinyatakan inkonstitutional bersyarat (conditionally unconstitutional) dan hanya berlaku jika proses penyidikan, penahanan, penuntutan, dan sidang anak, serta pemasyarakatan anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak sudah menjamin perlindungan hak-hak anak dan dengan adanya frasa, “...belum mencapai umur 8 (delapan) tahun...”, pada Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak agar dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan menyatakan inkonstitutional bersyarat dan hanya berlaku jika proses penyidikan anak sudah menjamin perlindungan hak-hak anak;

Bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa batas usia anak yang dibawa ke sidang anak adalah terlalu rendah, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan juga melanggar hak konstitutional anak. Para Pemohon membandingkan batas usia tanggung jawab pidana anak dengan batas usia anak yang diberlakukan di sejumlah negara dan rekomendasi Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak

Anak, sehingga memberikan kesimpulan tentang batas usia anak, yakni 12 tahun sebagai batas minimal usia tanggung jawab pidana anak yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional (international customary law). Selain itu, para Pemohon

juga mendalilkan bahwa dalam Pasal 113 ayat (1) RUU KUHP telah dirancang batas usia anak yang belum mencapai usia 12 tahun tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Bahwa para Pemohon mendalilkan frasa, “Belum mencapai umur 8 (delapan)tahun” adalah terlalu rendah karena terhadap anak dalam usia tersebut dapat dilakukan proses hukum “pro justisia” oleh Penyidik. Para Pemohon menyatakan bahwa dalam kenyataannya para Penyidik tidak membedakan perlakuan dalam pemeriksaan penyidikan terhadap anak yang belum berusia 8 tahun. Para Pemohon juga menyatakan fakta hukum bahwa pelanggaran hak anak seperti kekerasan dan kondisi tidak nyaman dalam lingkup proses pemeriksaan untuk kepentingan “pro justisia”;

Bahwa para Pemohon mendalilkan sejumlah permasalahan yang terjadi dalam proses pemeriksaan dan persidangan anak yang terjadi di Indonesia. Proses pemeriksaan dan persidangan bagi anak usia 8 tahun menurut para Pemohon telah menyebabkan kerugian konstitutional yang diderita oleh anak sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Bahwa ahli Pemohon, Fentiny Nugroho, M.A., Ph.D, memberikan keterangan bahwa usia anak 8 tahun sampai 18 tahun sangat rawan dikenakan pidana karena pada usia inilah, anak-anak tumbuh dan berkembang secara maksimal. Senada dengan pendapat ahli Pemohon tersebut, Dr. Surastini, S.H., M.H, menyatakan bahwa batas usia sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun terlalu rendah untuk diminta pertanggungjawaban pidana karena anak yang masih berusia 8 tahun masih sangat membutuhkan perlindungan.

Adapun ahli Pemohon lainnya, Prof. Bismar Siregar, menyatakan bahwa anak usia 8 tahun belum dapat diminta tanggung jawab pidana dan orang tuanya yang lebih tepat bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. Dalam perspektif hukum Islam,

ahli Pemohon, Hj. Aisyah Amini, menyatakan bahwa anak yang belum akil baligh atau belum sempurna akalnya belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Adapun ahli Pemohon lainnya, Adi Fahrudin, menyatakan bahwa dari tinjauan psikososial anak, maka usia 13 (tiga belas) tahun baru dapat dikenai

pertanggungjawaban hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya; Bahwa sebaliknya, dari keterangan ahli Pemerintah, Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. yang menyatakan meskipun Komite Hak-Hak Anak PBB telah merekomendasikan batas minimum pertanggungjawaban hukum anak, yakni 12 tahun, namun batas usia demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk menafsirkan konstitusionalitas batas usia pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak;

Bahwa dari dua pandangan hukum baik ahli Pemohon maupun ahli pemerintah, Mahkamah memandang batasan umur telah menimbulkan pelbagai penafsiran dan kontroversi pemikiran sehingga perlu ada batasan usia yang serasi dan selaras dalam pertanggunganjawaban hukum bagi anak yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak dengan mendasarkan pada pertimbangan hak-hak konstitusional anak. Mahkamah menemukan adanya perbedaan antara batas usia minimal bagi anak yang dapat diajukan dalam

proses penyidikan, proses persidangan, dan pemidanaan.  Pasal 4 ayat (1) UUPengadilan Anak menyatakan bahwa batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun.

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak menyatakan dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dapat dilakukan penyidikan, sedangkan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa apabila anak nakal belum mencukupi umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau seumur hidup maka terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Pengadilan Anak tidak dapat dilakukan apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun.   Dari pengaturan hukum mengenai batas umur, baik dalam proses penyidikan, proses persidangan, dan pemidanaan tersebut merupakan jenis dan materi muatan dari pertanggungjawaban hukum (pidana)

yang seharusnya ketiganya mengandung kesesuaian karena jenis dan materinya sama sehingga harus konsisten sesuai dengan asas-asas hukum yang dituangkan dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa Mahkamah berpendapat, batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak untuk diajukan ke sidang dan belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, secara faktual benar, umur a quo relatif rendah. Penjelasan Undang-Undang a quo menentukan batas umur 8 (delapan) tahun secara sosiologis, psikologis, pedagogis anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Meskipun dalam Undang-Undang Pengadilan Anak menerapkan pula asas praduga tak bersalah, menurut Mahkamah, fakta hukum menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam

proses penyidikan, penahanan, dan persidangan, sehingga menciderai hak konstitusional anak yang dijamin dalam UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan (protection right) dan

hak untuk tumbuh dan berkembang (development right), Mahkamah berpendapat bahwa konvensi internasional, rekomendasi Hak-Hak Anak PBB, dan instrumen hukum internasional lainnya batas umur 12 tahun dapat dijadikan perbandingan dalam menentukan batas usia minimal bagi anak dalam pertanggungjawaban hukum. Namun, Mahkamah berpendapat bahwa instrumen hukum internasional dan rekomendasi PBB tidak dapat dijadikan batu uji an sich dalam menilai konstitusionalitas batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak;

Bahwa penetapan usia minimal 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik sebagian negara-negara sebagaimana juga direkomendasikan oleh Komite Hak Anak PBB dalam General Comment, 10 Februari 2007. Dengan batasan usia 12 (dua belas) tahun maka telah sesuai dengan ketentuan tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU

Pengadilan Anak. Penetapan batas umur tersebut juga dengan mempertimbangkan bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya. Selain itu, penetapan batas umur tersebut sesuai dengan semangat revisi KUHP yang akan memberikan batasan usia yang lebih tinggi untuk menghindari adanya pelanggaran konstitusional anak sebagaimana didalilkan para Pemohon yang sama dengan RUU Peradilan Anak yang memberikan batasan usia 12 (dua belas) tahun.

Berdasarkan pandangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 12 (dua belas) tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, frasa sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan

Anak dan frasa belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah inkonstitusional bersyarat, artinya inkonstitusional kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas minimum pertanggungjawaban pidana;

Bahwa dengan perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun maka Mahkamah berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum

(minimum age floor) bagi Anak Nakal (deliquent child) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang menyatakan, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pasal a quo tidak dimintakan pengujiannya oleh para Pemohon, namun Pasal a quo merupakan jiwa atau ruh dari Undang-Undang Pengadilan Anak, terutama Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU pengadilan Anak, sehingga batas umur minimum juga harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yakni 12 (dua belas) tahun.

Bahwa sejatinya, menurut Mahkamah, bukan hanya Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang akan berpengaruh dengan dihapuskannya frasa, “sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun” dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak sepanjang frasa “...belum mencapai umur 8 (delapan) tahun...” dalam UU

Pengadilan Anak. Penghapusan frasa a quo ternyata juga secara mutatis mutandis mempengaruhi keberadaan frasa a quo pada pasal lainnya. Adapun menurut perhatian Mahkamah, pasal lain yang akan turut terpengaruh adalah Pasal 1 angka

1 bagian Ketentuan Umum yakni, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”, dan penjelasan Undang-Undang a

quo sepanjang terkait dengan batas umur 8 tahun; Bahwa meskipun yang dimohonkan pengujian hanya Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak sepanjang frasa, “...sekurang-kurangnya 8 (delapan)

tahun...” dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak sepanjang frasa, “...belum mencapai umur 8 (delapan) tahun...”, namun Mahkamah sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-Undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitutional yang dikonstruksikan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, norma-norma pasal yang lain dalam Undang-Undang ini, yaitu Pasal 1 angka 1 dan penjelasan UU Pengadilan Anak sepanjang mengandung frasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Bahwa dalam perkara konstitusi yang berkaitan dengan pengujian konstitutionalitas suatu Undang-Undang sesungguhnya tidak mengenal istilah putusan “ultra petita” (putusan melebihi yang diminta oleh Pemohon), namun karena

Undang-Undang merupakan satu kesatuan sistem yang apabila sebagian pasalnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pasti akan berpengaruh terhadap pasal-pasal lain yang tidak dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat terhadap Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang a quo, berlaku pula terhadap Pasal 1 angka 1 serta penjelasan UU Pengadilan Anak sepanjang frasa,

“...telah mencapai umur 8 (delapan) tahun...”, meskipun tidak dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan;

Bahwa sebagai “The Interpreter of Constitution”, Mahkamah dapat memberikan tafsir dalam penghapusan frasa “...telah mencapai umur 8 (delapan) tahun...pada Pasal 1 angka 1, frasa “...sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun...”,

pada Pasal 4 ayat (1) dan frasa,”...belum mencapai umur 8 (delapan) tahun...”, pada Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak untuk selanjutnya hanya dapat dilaksanakan apabila ditafsirkan sesuai dengan batas umur minimum yang ditentukan oleMahkamah yakni 12 (dua belas) tahun;

[3.30] Menimbang bahwa para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan inkonstitusional bersyarat Pasal 22 UU Pengadilan Anak sepanjang frasa “...pidana atau...” bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan bahwa untuk menjamin diperolehnya hak-hak anak harus didahulukan pemberian tindakan daripada penjatuhan pidana;

Bahwa para Pemohon mendalilkan, Pasal 22 UU Pengadilan Anak mengenai pemberian pidana akan berdampak traumatik pada anak yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi proses perkembangan kejiwaan anak mengingat status mantan narapidana akan terus disandang oleh anak hingga keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak;

Bahwa Pasal a quo tidak memberikan penekanan prioritas yakni upaya pemberian tindakan dan bukan pidana bagi anak sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi tumbuh kembang anak;

Bahwa dari keterangan ahli Pemohon (Dr. Surastini, S.H., M.H) yang menyatakan Pasal 22 UU Pengadilan Anak mengenai penjatuhan pidana bagi anak bukanlah suatu yang tepat karena tidak membantu dan menolong anak untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang;

Bahwa sebaliknya dari keterangan ahli Pemerintah yakni Dr. Mudzakkir, S.H., M.H; yang memberikan penekanan pada proses pemberian pidana penjara kepada anak merupakan ranah kebijakan hakim yang juga didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak dalam menerapkan hukum yang berbeda;

Bahwa dari pandangan hukum kedua ahli di atas, Mahkamah dapat menerima keterangan ahli Pemerintah bahwa proses penjatuhan dan pilihan mengenai pidana bagi anak sepenuhnya merupakan kewenangan bagi hakim untuk memutuskan setiap perkara. Hal ini dikarenakan setiap perkara dan kasus memiliki pertimbangan dan tindakan hukum yang berbeda pula sehingga alasan para Pemohon tidak tepat menurut hukum dan harus dikesampingkan.

[3.31] Menimbang bahwa para Pemohon juga memohon pada Mahkamah untuk mencabut frasa “a. pidana penjara”, pada Pasal 23 ayat (2) huruf a UU Pengadilan Anak dengan alasan bahwa penjatuhan pidana bagi anak merupakan pidana yangakan melanggar hak-hak anak seperti hak atas pendidikan, hak atas rasa aman, hakatas makan, hak atas bebas dari kekerasan, hak atas berkumpul dengan keluarga dan hak atas hukum berkeadilan. Pemohon mendalilkan bahwa pidana penjara di Indonesia telah memiliki sejumlah permasalahan tersendiri yang telah terbukti tidak akan efektif untuk memberikan pendidikan kesadaran atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang anak;

Bahwa ahli Pemohon berpendapat bahwa keberadaan pasal a quo mengenai penjatuhan pidana serta penjatuhan pidana penjara bagi anak adalah suatu pilihan yang tidak tepat dan tidak membantu ataupun menolong anak untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang;


Bahwa Mahkamah dapat menerima keterangan ahli Pemerintah, Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., yang menerangkan pilihan penjatuhan pidana penjara terhadap anak diserahkan kepada kebijakan hakim, sedangkan pembedaan perlakuan dan pidana tentunya didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak;


Dari pandangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf a UU Pengadilan Anak telah memberikan sejumlah alternatif pidana bagi anak nakal selain pidana penjara yakni pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. Dalam hal ini, keberadaan pidana penjara bukan merupakan satu-satunya pilihan pidana bagi anak sehingga tidak secara mutlak dapat merugikan hak konstitutional anak. Keberadaan klausula pidana penjara merupakan bentuk pilihan yang keputusan akhirnya akan diserahkan pada hakim berdasarkan pertimbangan berat ringan tindakan pidana, kapasitas pribadi anak dan lain sebagainya. Hal ini tentunya dengan melihat sejumlah prinsip keseimbangan antara kepentingan terbaik anak (the best interest of child) dan ketertiban struktur sosial masyarakat;


Bahwa sepanjang menyangkut isu hukum berupa kasus-kasus kekerasan yang diderita oleh anak dalam penjara merupakan tindakan secara sistematis terjadi disebabkan berlakunya norma dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a UU Pengadilan Anak. Mahkamah berpendapat, terjadinya kerugian yang dialami oleh anak dalam penjara

bukan disebabkan berlakunya norma a quo melainkan dalam tataran implementasi bukan tataran konstitusional yang sama sekali secara mutlak tidak menyebabkan kerugian bagi semua anak yang tinggal dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak sehingga Pasal 23 ayat (2) huruf a UU Pengadilan Anak adalah konstitutional;

[3.32] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa frasa, “...di Lembaga Pemasyarakatan Anak...”, Pasal 31 ayat (1) UU Pengadilan Anak dengan alasan bahwa penempatan anak nakal yang telah diputus oleh Hakim dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan “penempatan yang salah” atau “pemenjaraanyang keliru”. Para Pemohon berpendapat bahwa anak nakal tidak semestinya dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak seharusnya mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b UU Pengadilan Anak;

Sebaliknya atas dalil para Pemohon, Pemerintah kemudian memberikanketerangan yang pada pokoknya menyatakan ketentuan mengenai adanya Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan konsekuensi dari tindakan pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga harus ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatanyang berbeda dengan lembaga pemasyarakatan orang dewasa. Pemerintah memberikan keterangan bahwa pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah dalam rangka untuk melindungi anak dari perbuatan yang tidak baik, dibandingkan bila anak tersebut berada di luar Lembaga Pemasyarakatan;

Di samping itu Pemerintah juga telah mengakui adanya permasalahan seperti pelanggaran hukum yang diderita oleh anak selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Hal tersebut disebabkan keterbatasan sarana danprasarana maupun belum maksimalnya tingkat profesionalitas petugaspemasyarakatan dalam  melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dalam hall ini, Pemerintah mengaku juga telah melakukan upaya perbaikan dalam penanganan dan pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak;


Bahwa Mahkamah berpendapat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan penegasan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan keharusan aparat penegak hukum untuk tidak menempatkan anak nakal yang dinyatakan bersalah di Lembaga Pemasyarakatan bagi orang dewasa. Keberadaan Pasal a quo telah mempertegas keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai wadah pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja bagi Anak Nakal yang diputus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak;

Bahwa pada prinsipnya permasalahan-permasalahan yang didalilkan oleh para Pemohon mengenai Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan permasalahan yang timbul karena penerapan hukum yang salah oleh aparat penegak hukum dan bukan disebabkan adanya norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya dalil para Pemohon tidak tepat dan tidak berdasar hukum;

[3.31] Menimbang bahwa dari rangkaian pendapat Mahkamah di atas dalam

kaitannya yang satu dengan yang lain para Pemohon tidak dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka frasa-frasa yang dimohonkan oleh Pemohon yakni yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) huruf a, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak terbukti menurut hukum, sedangkan dalil Pemohon mengenai Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak beralasan hukum;


4. KONKLUS

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaiman diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku pemohon dalam perkara a quo;

[4.3] Dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan terbukti menurut hukum untuk sebagian.


Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

• Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian

• Menyatakan frasa,”... 8 (delapan) tahun...,” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat

(1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta

penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa “...8

(delapan) tahun...” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional),

artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai “...12 (dua belas) tahun...”;

• Menyatakan frasa,”... 8 (delapan) tahun...,” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat

(1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta

penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa “...8

(delapan) tahun...” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat

(conditionally unconstitutional), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai “...12

(dua belas) tahun...”;

• Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;


• Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya.


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Muhammad Alim,

masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau

yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan perkara ini terdapat 1 (satu) orang Hakim Konstitusi yangpendapat berbeda  (dissenting opinion), yaitu Hakim M. Akil Mochtar, sebagai

berikut:


[6.1] Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim M. Akil Mochtar

Dissenting Opinion Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar terhadap Pasal 1 angka 2 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sepanjang

frasa ” ... maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku alam masyarakat yang bersangkutan”, saya memiliki pendapat berbeda

(dissenting opinion) sebagai berikut:


UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara menjamin negara hukum yang demokratis, prinsip tersebut ditetapkan secara tegas di dalam Pasal 28I ayat (5) yang menyatakan ”Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuaidengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasimanusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.


Oleh sebab itu, semua produk yang dihasilkan oleh negara termasuk produkhukumnya harus ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat menuju masyarakat Indonesia adil dan makmur. Salah satu ciri yang diakui secara universal oleh negara

hukum yang demokratis adanya pengakuan atas asas legalitas dalam segala bentuk. Asas legalitas adalah asas yang dipakai untuk menjamin asas-asas lainnya, antara lain asas pembatasan kekuasaan pemerintah dan hak-hak asasi (Lunshof);

Di Indonesia asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  Indonesia yang menyatakan, “Tiada suatu

perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam

undang-undang, yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu”, yang dalam

bahasa latinnya dikenal dengan sebutan ”Nullum delictum nulla poena sine

praevia legi poenali”. Perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP

tersebut mengandung makna asas lex temporis delicti, artinya Undang-Undang

yang berlaku adalah Undang-Undang yang ada pada saat delik terjadi

(nonretroaktif).


Asas legalitas adalah asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana

yang di dalamnya mengandung beberapa hal, yaitu prinsip lege praevia, artinya

tidak ada perbuatan pidana tanpa Undang-Undang sebelumnya; prinsip lege scripta.

artinya, tidak ada perbuatan pidana tanpa Undang-Undang tertulis; prinsip lege

certa, artinya, tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan Undang-Undang yang jelas;

dan prinsip lege stricta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana tanpa Undang-Undang

yang ketat.


Sesuai dengan asas lex certa maka perumusan hukum pidana harus

mengutamakan kejelasan, tidak multitafsir, adanya kepastian hukum. Asas lex certa

menurut doktrin hukum pidana menganut prinsip:

1. tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-

Undang;

2. tidak ada penerapan Undang-Undang pidana secara analogis;

3. tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;

4. tidak diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku surut;

5. tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan Undang-Undang;

6. penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan Undang-Undang.


Hal yang demikian itu, bertolak dari nilai-nilai untuk mencegah terjadinya

kesewenang-wenangan penegak hukum, menjamin adanya kepastian hukum, dan

pidana yang dijatuhkan bersumber kepada hukum yang tertulis.


Sejak kelahirannya hukum pidana dibentuk untuk mengatur dan menerapkan

sanksi pidana terhadap perbuatan seseorang (daad–strafrecht), namun dalam

perkembangannya kemudian dengan pengaruh gerakan humanisme maka hukum

pidana juga diwajibkan mempertimbangkan seseorang yang melakukan tindak

pidana, akan tetapi ketika perbuatan itu dilakukan yang bersangkutan di bawah

umur atau dalam keadaan gila, maka pemberlakuan ketentuan pidana dikecualikan

terhadap yang bersangkutan, sehingga dalam doktrin hukum pidana muncul

sebutan daad-dader strafrecht. Dengan demikian, sangat jelas adresat hukum

pidana adalah perbuatan seseorang yang melanggar aturan pidana, dan bukan

kepada status sosial atau status hukum orang yang bersangkutan (orang dewasa

maupun anak) [Romli Atmasasmita (2005:2)];


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, bertanggal 25 Juli

2006 terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, telah memberikan pertimbangan terhadap ajaran sifat melawan hokum materiil dalam Undang-Undang a quo yang bertentangan dengan prinsip asas

legalitas, yang pertimbangannya adalah sebagai berikut:


“… Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat

persoalan konstitusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU

PTPK sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai

berikut:

1. Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara

untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana

dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan

akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar

suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih

dahulu ada;

2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan

hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan

perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat

yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan

prinsip nullum crimen sine lege stricta;

3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formele wederrechtelijk),

yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan

serinci mungkin (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358) merupakan

syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga

dengan istilah Bestimmheitsgebot;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum

materiil (materiele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam

ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat,

sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan

berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat

lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain

diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut

ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, ...dst;


Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat

pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan

jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD

1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang

mengenai frasa “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini

mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam

arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan

perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena

tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam

masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, harus dinyatakan

bertentangan dengan UUD 1945;…”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, pelaksanaan asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan suatu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu ada, yang merupakan pengakuan dan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sesuai Pasal

28D ayat (1) UUD 1945;


Dengan demikian, dalam hal seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi saja mendapat perlindungan dan jaminan konstitusional, adalahketidakadilan jika seorang anak Indonesia yang kemudian diduga melakukan tindak pidana, tetapi tindakan tersebut tidak diatur secara rinci, pasti, dan cermat dalam

Undang-Undang, dijatuhi pidana yang hal tersebut merupakan tindakan mengkriminalisasi terhadap semua anak Indonesia. Padahal tujuan asas legalitas adalah untuk melindungi setiap orang dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam menangkap, manahan, atau menuntut seorang anak ke pengadilan tanpa menyebutkan ketentuan atau peristiwa pidana yang dilanggar;

Tujuan akhir dari hukum pidana adalah perlindungan tertib hukum sehingga jika interprestasi dilakukan berdasarkan tujuan yang kabur berarti kita mengganti bendungan dengan pagar yang tidak mampu memberikan batasan yang tegas, kita akan cenderung menerima prinsip yang berlaku di Rusia pada jaman Stalin: perbuatan apapun yang secara sosial dipandang berbahaya akan dianggap sebagai tindak pidana (Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003 53-54);


Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut saya seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 angka 2 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1997 tentang Pengadilan Anak sepanjang frasa, ” ... maupun menurut peraturan

hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

bertentangan dengan UUD 1945;

Add comment


Security code
Refresh