Sekilas Profil Muhammad Joni

Muhammad Joni, S.H., M.H., lahir di Tanjung Pura , tepat 7 Juli 1966, di kota yang dulunya ibu negri kesultanan Langkat. Saat ini bekerja sebagai professional advokat & konsultan hukum pada Law Office Joni & Tanamas di Jakarta selaku owner dan Managing Partner yang memimpin sejumlah advokat dan konsultan hukum.

Pofesi hukum digeluti  sejak tuntas  pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU),  dan terus dilakoni hingga memperoleh izin  sebagai advokat  dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: D-76.KP.04.13.Th. 2002..selengkapnya


Warning: Parameter 1 to modRokIntroScrollerHelper::getList() expected to be a reference, value given in /home4/santanyk/public_html/advokatmuhammadjoni.com/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home4/santanyk/public_html/advokatmuhammadjoni.com/modules/mod_rokintroscroller/tmpl/default.php on line 21

Ajaib, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Era SBY berisi Sanksi Pidana

Opini - Artikel Hukum

Permenpera No.7 Tahun 2013Permenpera No.7 Tahun 2013Ini bukan hoax seperti fenomena dunia maya, tetapi  berita akurat yang membetot perhatian stakeholder perumahan rakyat. Berita Menteri Perumahan rakyat (Menpera) saat itu Djan Faridz melaporkan  191 pengembang kepada Kapolri dan Kejaksaan Agung  gencar diturunkan Bisnis Indonesia, 18 Juni 2014. Diwartakan, ratusan pengembang se kawasan Jabotabek yang diduga melanggar  ketentuan hunian berimbang. Diwartakan juga,  pelaporan itu dengan dalih  pelanggaran UU No. 1/2011 (UU PKP) dan Permenpera No.7/2013.

Pelaporan itu tak bisa ditolak sebagai fakta,  namun  perlu dikritisi secara jernih dan obyektif. Cara yang paling jenih dan obyektif menelusuri fakta pelaporan hunian berimbang itu adalah menggunakan analisis kritis hukum, termasuk ilmu pengetahuan hukum yang menurut Stone, merupakan “the eye of the law”.

   

HAK ATAS RUMAH SEBAGAI HAM: Analisis Hukum dan HAM Kontroversi Perumahan Rakyat

Opini - Masalah Hukum

HAM atas HunianHAM atas HunianHadoh, backlog sebanyak 13,6 juta unit rumah diperkirakan makan waktu 68 tahun lagi. Ini salah satu indikasi darurat perumahan rakyat tidak terbantahkan. Perlu segera konsolidasi, inovasi dan efisiensi dalam “Bekerja Merumahkan Rakyat”. Ruang peran negara dan Pemerintah lebih utama dan luas dalam onasi perumahan rakyat.

Perumahan bukan lagi urusan privat, namun urusan publik yang bernilai penting (importance).  Itu kewajiban negara dalam konstitusi.  Hak konstitusional  atas tempat tinggal (housing right) untuk setiap orang diterakan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.   Eksplisit-nya  hak bertempat tinggal dalam konstitusi adalah hasil  constitution reform,  karena itu housing rights memiliki constitutional importance.

   

Sekali Lagi, Kewajiban Pemerintah Merumahkan Rakyat

Opini - Masalah Hukum

rumah umumrumah umumTak hanya bahan bakar minyak (BBM), rumah rakyat juga kesulitan pasokan. Namun, konstitusionalkah memosisikan rumah umum sesuai harga keekonomian, tanpa intervensi dan subsidi Pemerintah? Haruskah harga rumah umum yang mendapat fasilitas Pemerintah  dinaikkan terus mengikuti eskalasi indeks kemahalan konstruksi dan takluk pada kenaikan harga tanah sesuai mekanisme harga pasar?  

Apakah Pemerintah mempunyai mandat menaikkan harga rumah umum? Diwartakan, sejak Maret 2015 fasilitas pembiayaan perumahan (FLPP) tidak akan diberikan lagi pada rumah tapak (landed house) namun hanya rumah susun sesuai Permenpera No.3 Tahun 2014. Aneh! Dampaknya, pasti target perumahan rakyat akan anjlok, dan FLPP tak memenuhi target pula.

Di pusaran persoalan itu, angka defisit rumah alias backlog terus meningkat tiap tahun. Data BPS menyebut 13,6 juta unit. Pengamat menaksir  backlog 15 juta unit. Andai 13,6 juta backlog, butuh 68 tahun mengatasi backlog, itupun dengan asumsi pertumbuhan 0 (nol) persen. Keadaannya sudah mencapai darurat perumahan rakyat.

   

Ini Kota, Bung!

Opini - Artikel Hukum

Kubaklah sejarah, kota berkembang bersama dengan hukumnya. Seperti halnya Batavia dan Tumasek, berbagai kota di dunia di mulai dengan bentukan pelabuhan, dan menjadi sasaran pendatang. Ingin mengetahui sejarah kota, bacalah aturan hukumnya, yang tersimpan dalam plakat ataupun aturan kota. Tentu, pelotoloti jua  situs bangunan fisiknya, enduslah pori-pori jaringan kota dengan kultur warganya, anda akan menemukan ciri unik jati diri kota.

Versi Wikipedia,  abad ke 14 pulau Singapura merupakan sebagian dari kerajaan Sriwijaya yang  dikenal sebagai Temasek ("Kota Laut"). Kemudian Sir Stamford Raffles mendirikan sebuah pelabuhan Inggris di situ.

Merujuk Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi,  ketika Singapura dibersihkan,  terdapat  bukit larangan dan  banyak pohon buah yang ditanam. Ditemukan pula  batu bersurat yang menunjukkan Temasek telah menjadi pusat administrasi sejak silam. Jauh sebelum Inggris tiba.

   

Membedah Delik Aborsi

Opini - Masalah Hukum

Ahai, polemik muncul lagi ihwal aborsi. Setidaknya dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ketuanya, Dr. Zaenal Abidin MH gelisah dengan  perumusan perkosaan sebagai pengecualian aborsi.  Maklum saja,  para dokter berkepentingan dengan kepastian hukum dan validitas tindakan medik yang dilakukannya. Bukan kerewelan berlebihan tanpa alasan. Namun ihwal yang patut dan konstitusional.

Kua juridis, Pasal 7 UU Kesehatan tegas melarang  aborsi. Walaupun, UU memiliki “pintu darurat” norma pengecualian.  Pengecualian aborsi, jika “kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”. [vide Pasal 75 ayat 2 huruf b UU Kesehatan].

Bandingkan dengan Pasal 34 ayat (1) PP No. 61/2014, bahwa Kehamilan akibat perkosaan  merupakan ‘kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan’ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

   

Secangkir Kopi

Laskar Menit

Saturday, 05 November 2011

Anda dan saya adalah arsitek menit. Kita membangun diri setiap saat.  Manusia adalah pembangun   menit, tiap menit merupakan kesempatan...
Selengkapnya

Lawyering With Hearth

Itulah sebabnya, seorang lawyer disebut officium nobile (profesi yang mulia) . sang tokoh ini kemudian mengekspresikannya dengan kalimat singkat, “lawyering with hearth” dalam akun jejaring sosialnya...selengkapnya

CoratCoret Hukum

Keuangan Negara: Amandemen Atau Uji...

Dulu pernah diwartakan, Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) menggerek dukungan...

Umum

Haram Merokok, Fatwa Perlindungan

(inilah.com/Bayu Suta)INILAH.COM, Jakarta - Komisi Nasional Perlindungan Anak...

Umum

Progresif Memenuhi Hak Pendidikan

Banyak orangtua yang kerja super keras menyekolahkan anaknya, menjual sawah...

Umum

Intercountry Adoption

Berbagai Isu, Berbagai Kasus Masih ingat heboh adopsi anak pasca tsunami Aceh?...

Umum

Anak-Anak Korban Perang

Nasib serupa dialami anak-anak di gaza. Agresornya juga sama: zionis Israel....

Umum

Mitos Menolak RPP Rokok

Setelah sempat dihilangkan, ayat tembakau dalam Pasal 113 Ayat (3) UU Kesehatan...

Umum


Lain-Lain

Masalah HukumHAK ATAS RUMAH SEBAGAI HAM: Analisis Hukum dan HAM Kontroversi Perumahan Rakyat

Hadoh, kekuarangan rumah alias backlog sebanyak 13,6 juta unit rumah diperkirakan...
Selengkapnya

Komentar Anda