Sekilas Profil Muhammad Joni

Muhammad Joni, S.H., M.H., lahir di Tanjung Pura , tepat 7 Juli 1966, di kota yang dulunya ibu negri kesultanan Langkat. Saat ini bekerja sebagai professional advokat & konsultan hukum pada Law Office Joni & Tanamas di Jakarta selaku owner dan Managing Partner yang memimpin sejumlah advokat dan konsultan hukum.

Pofesi hukum digeluti  sejak tuntas  pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU),  dan terus dilakoni hingga memperoleh izin  sebagai advokat  dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: D-76.KP.04.13.Th. 2002..selengkapnya












Perumahan MBR, Tanggungjawab Siapa?

Berita - Muhammad Joni Dalam Berita

MBRMBRJakarta - Kebijakan tentang lingkungan hunian berimbang terus mendapat sorotan dari banyak kalangan. Agar pengertian mengenai aturan hunian berimbang memiliki proporsi pengertian yang sama, mari kita simak petikan wawancara singkat dengan Muhammad Joni, Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI).

Menurut Muhammad Joni, konsep hunian berimbang merupakan upaya untuk membantu kewajiban pemerintah dalam menyediakan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan mengatasi defisit perumahan alias backlog, sesuai  isi pasal 54 ayat (1) UU Nomor 1/2011 yang berbunyi “Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR”.  

   

Sudah Takdirnya, Pemerintah Harus Sediakan Rumah untuk Rakyat....

Berita - Muhammad Joni Dalam Berita

public housingpublic housingJAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pihak perlu menyadari, jika dikritisi secara obyektif, maksud asli (original intent) skema hunian berimbang dalam Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP) adalah untuk membantu pemerintah dalam menyediakan rumah untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mengatasi defisit perumahan atau backlog.

Demikian diungkapkan Praktisi hukum dan Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI), Muhammad Joni, Muhammad Joni, mengkritisi upaya Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz yang mengadukan para pengembang properti yang dianggap melanggar ketentuan hunian berimbang. Pelaporan oleh Menpera berdasarkan UU No 1/2011 (UU PKP) dan Permenpera No 7 Tahun 2013 tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengaduan pelanggaran alias mandul.

   

KRIMINALISASI HUNIAN BERIMBANG: “HOAX OF THE LAW?”

Opini - Artikel Hukum

hak atas rumah dan hunian berimbanghak atas rumah dan hunian berimbangIni bukan hoax seperti fenomena dunia maya,  tetapi  berita akurat yang membetot perhatian stakeholder perumahan  dalam durasi yang tidak pendek. Berita Menpera melaporkan  191 pengembang kepada Kapolri dan Kejaksaan Agung  diturunkan  Bisnis Indonesia, 18 Juni 2014. Diwartakan, ratusan pengembang se kawasan Jabotabek yang diduga melanggar  ketentuan hunian berimbang. Masih menurut media,  pelaporan itu dengan dalih  pelanggaran UU No. 1/2011 (UU PKP) dan Permenpera No.7 Tahun 2013.

Pelaporan itu tak bisa ditolak sebagai fakta,  namun  perlu dikritisi secara jernih dan obyektif. Cara yang paling jenih dan obyektif menelusuri fakta pelaporan hunian berimbang itu adalah menggunakan analisis kritis hukum, termasuk ilmu pengetahuan hukum yang menurut Stone, merupakan “the eye of the law”.  

Bahkan, analisa hunian berimbang menelusup secara mendasar ke ranah konstitusi: Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, karena hunian berimbang dalam UU PKP merupakan skim untuk merumahkan rakyat dan mengatasi backlog.

   

Kontroversi UU DikDok: Ihwal Dokter Layanan Primer

Opini - Artikel Hukum

UU DikDok, Konstitusional?UU DikDok, Konstitusional?Ihwal menarik apa jika advokat bersekutu dengan dokter? Yang pasti, keduanya bukan seteru.  Justru elok bertemali memperjuangkan derajat hidup dan kesahatan manusia, demi keadilan substantif masyarakat dan konstitusionalisme profesi dokter.  Setidaknya itu yang penulis lakoni.

Setakat diskusi dengan pentolan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) medio Maret 2014, terkuak  kegusaran  atas  UU No.20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran (“UU DikDok”) yang menelusupkan  program dokter layanan primer atau disebut singkat dengan DLP setara spesialis, dan hanya bisa di Fakultas Kedokteran. 

Nomenklatur DLP  tidak dikenal dalam UU Praktik Kedokteran (UU PraktikDok), maupun regulasi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI),  lembaga yang merepresentasi Negara dalam  hal pembinaan dan pengaturan praktik kedokteran.  Rezim hukum  UU PraktikDok hanya membedakan antara dokter dengan dokter spesialis.  Secara tiori dan praktik, DLP itu terminologi ataupun konsep sistem pelayanan kesehatan, yang menangani pasien di lini depan alias primer.

   

APERSI Terbelah Dua, Mana yang Sahih?

Berita - Muhammad Joni Dalam Berita

Asas kecermatanAsas kecermatan"Berdasarkan bukti dan fakta persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik akibat terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-126.AHA.01.07, yakni melanggar asas ketelitian dan kecermatan. Majelis Hakim sepakat bulat tanpa adanya pendapat berbeda," kuasa hukum DPP APERSI Muhammad Joni munas Jakarta, saat dihubungi Kompas.com di acara konferensi pers.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah daruratnya masalah perumahan rakyat, masih terjadi persoalan internal yang harus diselesaikan para pengembang dalam payung asosiasinya. Hadirnya dua kubu Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) misalnya.

Sejak gagal mencapai kesepakatan dalam musyawarah nasional (munas) tahun lalu, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) terpecah menjadi dua "kubu". Lalu, kubu DPP mana yang sahih?

   

Lawyering With Hearth

Itulah sebabnya, seorang lawyer disebut officium nobile (profesi yang mulia) . sang tokoh ini kemudian mengekspresikannya dengan kalimat singkat, “lawyering with hearth” dalam akun jejaring sosialnya...selengkapnya

Secangkir Kopi

Laskar Menit

Saturday, 05 November 2011

Anda dan saya adalah arsitek menit. Kita membangun diri setiap saat.  Manusia adalah pembangun   menit, tiap menit merupakan kesempatan...
Selengkapnya


Kilas Hukum

Tokoh Arfidea Dwi Saraswati: Konsultan Hukum Dunia Tambang

Wednesday, 27 April 2011

article thumbnail Namanya mungkin belum begitu populer di Indonesia. Namun, prestasi yang...
Selengkapnya

InternasionalDaftar Pejabat Israel Pelanggar Hukum

Thursday, 14 April 2011

article thumbnail Dalam beberapa tahun terakhir, Israel terus dibelit masalah serupa. Pemerintah negara zionis itu...
Selengkapnya

Komentar Anda

Lain-Lain

Sengkir KopiLaskar Menit

Anda dan saya adalah arsitek menit. Kita membangun diri setiap saat.  Manusia adalah...
Selengkapnya